WebTahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat … Web4 apr 2024 · UNIT ESELON I PUSAT. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. SEKRETARIAT JENDERAL. INSPEKTORAT JENDERAL. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. …
Search [JDIH BPK RI]
WebTentang. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat. WebPada saat Launching JDIH UIN Sunan Gunung Djati, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menekan tombol menandakan bahwa Launching JDIH UIN Sunan Gunung Djati sekaligus meresmik tom saguta golf
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat Kunjungi …
Web5 dic 2012 · Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menegaskan bahwa petugas imigrasi tidak tinggal diam dengan adanya WNA yang bermasalah di Indonesia. Silmy mengungkapkan sepanjang Januari-Maret 2024 … WebABSTRAK: a. bahwa keberadaan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik agar hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk dapat terpenuhi dengan baik; b. bahwa untuk menjamin hak setiap warga … Web1. ketentuan umum 2. pelaksanaan fungsi keimigrasian 3. masuk dan keluar wilayah indonesia 4. dokumen perjalanan republik indonesia 5. visa, tanda masuk, dan izin … tom sachs nike general purpose uk